- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 – Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 13 Tahun 2008 – Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji – 1308
- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 – Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 – Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No 44 Tahun 2008 – Tentang Pornografi – 442008
- Undang-Undang No 5 Tahun 2006 – Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
- Undang-Undang No 6 Tahun 2006 – Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
- Undang-Undang No 7 Tahun 2006 – Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang No 36 Tahun 2006 – Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 – Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 3 Tahun 2004 – Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004 -Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara – 152004
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 – Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 – Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 – Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 – Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002 – Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 18 Tahun 2001 – Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 – Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi – 202001
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 – Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 28 Tahun 1999 – Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas
- Undang-Undang No 38 Tahun 1999 – Tentang Zakat
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 – Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 – Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 – Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk
